Wali Nagari Kedepan Harus Giat Berliterasi
(Oleh: Nurdin Hamzah Hidayat*)
Bulan Mei 2018 ini musim durian. Maaf... maksud saya adalah musim pemilihan dan pencoblosan wali nagari di setiap Nagari. Jika ditelisik maka ada hal yang membosankan di setiap baliho atau spanduk yang mereka buat. Bagaimana tidak, setiap calon wali nagari selalu berkampanye dengan semboyan atau jargon yang sama dengan masing-masing calon lain (rival).
Bolehlah penulis tirukan seperti “Siap Memimpin Nagari” atau “Basamo Mangko Manjadi” dan beberapa slogan lain yang tidak mampu penulis sebutkan karena sudah dideru rasa bosan. Setiap tahun, pemilihan tidak pernah memunculkan sebuah ide sebagai "alat perang" perjuangan para calon.
Hal ini mencerminkan ada keminiman narasi para calon untuk mengantarkan tujuan mereka menjadi Wali Nagari. Padahal, masyarakat Nagari harus (semakin) dicerdaskan serta didorong semangatnya untuk membangun Nagari.
Keminiman literatur kampanye menjadi permasalahan utama. Seperti yang penulis sampaikan di atas, bahwa para calon wali nagari bukan saling adu gagasan namun masih adu ke-mayoritas-an suku, pangkat, dan elektabilitas.
Alasan lain yang paling konyol adalah menjadi pejabat kenagarian hanya untuk memiliki pendapatan perbulan dan nama besar di kampung halaman. Hal seperti ini kerap terlihat dan bisa kita perhatikan dari latar belakang calon yang tidak memiliki pemahaman akan pentingnya Nagari sebagai poros pembangunan. Mungkin mereka kira kantor wali nagari sebagai taman sekolah yang bisa bermain-main.
Selain itu, marilah kita melihat isi janji politik para calon yang tidak dikemas atau dibungkus sebaik-baiknya untuk (semakin) mencerdaskan masyarakat, lagi-lagi karena mementingkan semboyan “Maju”, “Makmur”, atau “Sejahtera” tanpa memberikan pengertian bagaimana cara untuk “Maju, Makmur, dan Sejahtera” itu sendiri.
Jadi, patutlah kita sadari kenapa masyarakat semakin malas memilih dan semakin tidak mempercayai Kanagarian, yang pada akhirnya masyarakat memiliki opini sendiri bahwa “dipilih atau tidak nagari tetap seperti ini”.
Bukan hanya itu, panitia PILWANA tampaknya tak ingin ambil pusing, yang penting menjalankan tugas cum amanah kepanitian sebagaimana mestinya saja, yaitu: berlangsungnya tahap pencalonan, pelengkapan data, pengambilan nomor urut, hingga sampai pemilihan.
Layaknya para organisatoris mahasiswa yang setelah buat event lalu berswa-selfie ria di depan kamera dengan efek terang agar terlihat putih ketika diupload ke sosial media.
Harusnya panitia pilwana itu mendesak para calon untuk melakukan kampanye dialogis kepada pemilih serta membangun budaya membaca, membedah dan mendiskusikan platform perjuangan para calon dan (membedah) janji politik calon, sehingga ketika calon wali nagari terpilih dan duduk di singgasananya kita bisa menuntut, lalu mengkritisi, atau bolehlah kita haluskan bahasanya menjadi diingatkan agar tidak lupa seperti kebanyakan pejabat negara lain.
Selain itu sangat jauh pula janji politik para calon dari peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk membangun budaya literasi “LITERACULTURE” sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini penting dibaca, kalau sudah dibaca tolong juga diingat.
Padahal jika dalam periode 5 tahun kepemimpinan mampu membuat TBM (Taman Baca Masyarakat) atau Pustaka Kanagarian yang melibatkan pemuda dan mahasiswa sebagai pengelolanya maka pemimpin nagari tersebut telah melakukan kerja penyelamatan dari buta huruf dan buta aksara.
Alangkah indahnya jika nagari mampu membangun banyak perpustakaan, memiliki ragam bacaan, yang rutin melakukan pengajian, tadarusan, serta ceramah mengenai buku dan ilmu sosial lainnya. Karena mencangkul sawah perlu juga beralih menggunakan pena, menangkap ikan menggunakan buku, atau memanen buah memakai Madilog.
Jadi, tak perlulah kita harus bertemu teror baliho di setiap musim pilwana, namun menjadi kabar gembira layaknya bulan ramadan yang ditunggu oleh anak kecil untuk membakar petasan yang dibeli di seberang masjid, hendaknya.
Anak-anak itu menghabiskan banyak buku dan menulis banyak cerita, sehingga akan mudah bagi para guru di sekolah menerangkan mengenai kembang api dan mercon--bukan hanya soal ledaknya saja-- tapi sudah memahami sejarah adanya kembang api, dan bahaya kembang api. Dengan demikian mereka akan mudah mengerti bahwa benda berbahaya itu mengganggu kenyamanan orang lain dan diri sendiri.
Literasi adalah tiang penting untuk menjamin semua mimpi masyarakat nagari untuk berkemajuan, makmur ilmu pengetahuan, dan sejahtera secara perekonomian. Karena sudah semakin mudah mengurus administrasi, dan tahu hak sebagai masyarakat nagari.
=======
*Nurdin Hamzah Hidayat merupakan pendiri komunitas Aksara Berkaki, dan alumni Indef School Political Of Economy, ISPE-INDEF. Simak tulisan lain dari penulis soal budaya literasi (LITERACY CULTURE) di Pocer.co.
 |
| FOTO.Literacy/Financial Tribune |
Bolehlah penulis tirukan seperti “Siap Memimpin Nagari” atau “Basamo Mangko Manjadi” dan beberapa slogan lain yang tidak mampu penulis sebutkan karena sudah dideru rasa bosan. Setiap tahun, pemilihan tidak pernah memunculkan sebuah ide sebagai "alat perang" perjuangan para calon.
Hal ini mencerminkan ada keminiman narasi para calon untuk mengantarkan tujuan mereka menjadi Wali Nagari. Padahal, masyarakat Nagari harus (semakin) dicerdaskan serta didorong semangatnya untuk membangun Nagari.
Keminiman literatur kampanye menjadi permasalahan utama. Seperti yang penulis sampaikan di atas, bahwa para calon wali nagari bukan saling adu gagasan namun masih adu ke-mayoritas-an suku, pangkat, dan elektabilitas.
Alasan lain yang paling konyol adalah menjadi pejabat kenagarian hanya untuk memiliki pendapatan perbulan dan nama besar di kampung halaman. Hal seperti ini kerap terlihat dan bisa kita perhatikan dari latar belakang calon yang tidak memiliki pemahaman akan pentingnya Nagari sebagai poros pembangunan. Mungkin mereka kira kantor wali nagari sebagai taman sekolah yang bisa bermain-main.
Selain itu, marilah kita melihat isi janji politik para calon yang tidak dikemas atau dibungkus sebaik-baiknya untuk (semakin) mencerdaskan masyarakat, lagi-lagi karena mementingkan semboyan “Maju”, “Makmur”, atau “Sejahtera” tanpa memberikan pengertian bagaimana cara untuk “Maju, Makmur, dan Sejahtera” itu sendiri.
Jadi, patutlah kita sadari kenapa masyarakat semakin malas memilih dan semakin tidak mempercayai Kanagarian, yang pada akhirnya masyarakat memiliki opini sendiri bahwa “dipilih atau tidak nagari tetap seperti ini”.
Bukan hanya itu, panitia PILWANA tampaknya tak ingin ambil pusing, yang penting menjalankan tugas cum amanah kepanitian sebagaimana mestinya saja, yaitu: berlangsungnya tahap pencalonan, pelengkapan data, pengambilan nomor urut, hingga sampai pemilihan.
Layaknya para organisatoris mahasiswa yang setelah buat event lalu berswa-selfie ria di depan kamera dengan efek terang agar terlihat putih ketika diupload ke sosial media.
Harusnya panitia pilwana itu mendesak para calon untuk melakukan kampanye dialogis kepada pemilih serta membangun budaya membaca, membedah dan mendiskusikan platform perjuangan para calon dan (membedah) janji politik calon, sehingga ketika calon wali nagari terpilih dan duduk di singgasananya kita bisa menuntut, lalu mengkritisi, atau bolehlah kita haluskan bahasanya menjadi diingatkan agar tidak lupa seperti kebanyakan pejabat negara lain.
Selain itu sangat jauh pula janji politik para calon dari peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk membangun budaya literasi “LITERACULTURE” sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini penting dibaca, kalau sudah dibaca tolong juga diingat.
Padahal jika dalam periode 5 tahun kepemimpinan mampu membuat TBM (Taman Baca Masyarakat) atau Pustaka Kanagarian yang melibatkan pemuda dan mahasiswa sebagai pengelolanya maka pemimpin nagari tersebut telah melakukan kerja penyelamatan dari buta huruf dan buta aksara.
Sumber daya manusia yang unggul adalah sumber daya yang pada kehidupannya dipenuhi dengan banyak membaca dan berpengetahuan. Bukanlah hanya pada infrastuktur kanagarian saja.
Alangkah indahnya jika nagari mampu membangun banyak perpustakaan, memiliki ragam bacaan, yang rutin melakukan pengajian, tadarusan, serta ceramah mengenai buku dan ilmu sosial lainnya. Karena mencangkul sawah perlu juga beralih menggunakan pena, menangkap ikan menggunakan buku, atau memanen buah memakai Madilog.
Jadi, tak perlulah kita harus bertemu teror baliho di setiap musim pilwana, namun menjadi kabar gembira layaknya bulan ramadan yang ditunggu oleh anak kecil untuk membakar petasan yang dibeli di seberang masjid, hendaknya.
Anak-anak itu menghabiskan banyak buku dan menulis banyak cerita, sehingga akan mudah bagi para guru di sekolah menerangkan mengenai kembang api dan mercon--bukan hanya soal ledaknya saja-- tapi sudah memahami sejarah adanya kembang api, dan bahaya kembang api. Dengan demikian mereka akan mudah mengerti bahwa benda berbahaya itu mengganggu kenyamanan orang lain dan diri sendiri.
Literasi adalah tiang penting untuk menjamin semua mimpi masyarakat nagari untuk berkemajuan, makmur ilmu pengetahuan, dan sejahtera secara perekonomian. Karena sudah semakin mudah mengurus administrasi, dan tahu hak sebagai masyarakat nagari.
=======
*Nurdin Hamzah Hidayat merupakan pendiri komunitas Aksara Berkaki, dan alumni Indef School Political Of Economy, ISPE-INDEF. Simak tulisan lain dari penulis soal budaya literasi (LITERACY CULTURE) di Pocer.co.
Post a Comment